Antisipasi Potensi Konflik Pungut Hitung, Herwyn Dorong Bentuk Pusat Krisis di Tiap Wilayah
MANADO,quickq最新版本ios下载 DISWAY.ID --Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memitigasi potensi konflik selama pelaksanaan Pemilihan 2024.
Salah satu yang didorongnya adalah pembentukan pusat kiris (crisis centre) sebagai medium penyelesaian konflik.
Menurutnya, meskipun tantangan komunikasi kerap terjadi, pengalaman dari simulasi mitigasi konflik menjadi modal berharga menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
BACA JUGA:Memasuki Masa Tenang, Lolly Suhenty Imbau Peserta Pemilihan Tidak Ada Kampanye dan Politik Uang
BACA JUGA:Jawaban Soal PMM: Salah Satu Sebab Pendekatan Berbasis Aset Dipandang Lebih Baik Dibandingkan Pendekatan Berbasis Kekurangan
“Kita perlu membentuk crisis center di setiap wilayah. Fasilitas ini dapat menjadi ruang diskusi teknis untuk merespon dan menyelesaikan konflik secara lokal sebelum terjadi eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi, serta menjadi penting terutama saat masa tenang dan menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Integritas Pemilihan 2024 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (24/11/2024).
Dia menjelaskan, sinergi antara Bawaslu dan KPU di berbagai tingkatan merupakan langkah awal yang baik sebagai upaya mitigasi konflik.
Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas proses pemilihan di tingkat provinsi maupun nasional.
Menurut Herwyn, Bawaslu dan KPU menunjukkan komitmen bersama memastikan Pemilihan 2024 berlangsung tanpa konflik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
BACA JUGA:5 Contoh Teks Sambutan Ketua KPPS Pilkada 2024 yang Mudah Dihafal, Bisa Jadi Referensi!
BACA JUGA:Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Perayaan 19 Tahun Pengakuan UNESCO
Dia juga meminta para pengawas pemilu untuk selalu bertindak secara preventif dan proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilihan 2024.
“Jangan hanya bersikap reaktif. Jadikan penegakan hukum sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium,” imbaunya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPU di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 1
- 2
- »
相关推荐
- PLN Icon Plus Ungkap Modus Distribusi Internet Ilegal yang Banyak Terjadi di Masyarakat Indonesia!
- Optimalisasi Aset Negara, PPKGBK Resmi Kelola Balai Sidang JCC Secara Mandiri
- Momen Prabowo Ikut Baris Bersama Menteri di Retreat Magelang, Tanpa Bintang dan Pangkat
- Tips Mencari Rekomendasi Elektronik dan Gadget Terbaik di Voltbaba
- Tolak RUU Pilkada, Masinton Serukan Anak
- Inovasi Pendidikan Ekonomi, Soemitro Center dan WIR Group Luncurkan Sekolah VR Keliling!
- Kementerian ATR/BPN: Sertifikat Hak Pakai Istana Negara Jadi Simbol Kemajuan Indonesia
- Puan Maharani Tegaskan PDIP Tak akan Masuk Kabinet, Tapi Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo