您的当前位置:首页 > 休闲 > KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pengelolaan Dana pada 65 Saksi terkait Dana Hibah Pokmas Jatim 正文
时间:2025-05-29 05:10:33 来源:网络整理 编辑:休闲
JAKARTA, DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin, 26 Agustus 2024 hingga Kamis, 30 quickq加速器在哪下载
JAKARTA,quickq加速器在哪下载 DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin, 26 Agustus 2024 hingga Kamis, 30 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 saksi terkait tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Para saksi yang diperiksa terdiri dari sejumlah korlap di beberapa kabupaten di Jawa Timur.
BACA JUGA:KPK Sebut Permintaan Klarifikasi Kaesang soal Jet Pribadi Bagian Pembelajaran Antikorupsi
BACA JUGA:KPK Bakal Surati Kaesang Pertanyakan Fasilitas Jet Pribadi
"Ke 65 saksi tersebut diantaranya merupakan kelompok masyarakat dan koordinator lapangan atau korlap yang tersebar pada dua kabupaten yaitu Pasuruan dan Probolinggo," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Dalam hal ini, Tessa menjelaskan bahwa tim penyidik KPK mendalami terkait proses pengajuan dana hibah hingga potongan-potongan dana hibah serta pengelolaan dana.
"Penyidik mendalami terkait proses pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, potongan-potongan dana hibah, serta kebenaran pengelolaan dana hibah,"pungkas Tessa.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
BACA JUGA:KPK Tak Wajibkan Kaesang Pangarep Lapor Sewa Jet Pribadi: Dia Bukan Penyelenggara Negara
Ia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
"Saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dengan permasalahan dana hibah di Jawa Timur. Semua sudah saya jelaskan, clear, sudah terserah pihak penyidik," kata Abdul Halim Iskandar kepada wartawan pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga pernah menggeledah Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mengaku tak tahu akan kegiatan penggeledahan tersebut
Aksi Nyata PNM Cabang Banyuwangi Cegah Stunting dan Peduli Gizi di 8 Titik2025-05-29 04:58
Diguncang Bom, Halte Kampung Melayu Langsung Ditutup2025-05-29 04:56
Ahli Gizi Bagikan 3 Camilan yang Ampuh Turunkan BB2025-05-29 04:44
Hasil Belt and Road Initiative, China Bakal Mulai Tagih Utang Negara2025-05-29 04:31
Turis China dan Malaysia Diculik di Filipina, 4 Polisi Jadi Pelakunya2025-05-29 04:26
Bikin Macet, Ojek Online Dilarang Mangkal di Pedestrian2025-05-29 04:07
Jessica Resmi Dieksekusi Usai Kasasinya Ditolak2025-05-29 03:47
Minum Air Kelapa Setiap Hari, Apa Efeknya pada Tubuh?2025-05-29 03:42
Tak Semua Orang Boleh Donor Darah, Siapa Saja?2025-05-29 03:39
Lebih Jauh Mengenal Bakteri yang Ditemukan dalam Jajanan Latiao2025-05-29 03:00
Berkas Perkara Siskaeee CS, Masuk Pelimpahan Tahap 12025-05-29 05:08
Insiden Horor, Mesin Pesawat Hainan Airlines Terbakar Saat di Udara2025-05-29 04:58
Survei LSN: 87,5% Masyarakat Puas dengan 100 Hari Kinerja Prabowo2025-05-29 04:57
Begini Pengaruh Novanto dalam Memainkan Anggaran e2025-05-29 04:49
Bolehkah Puasa Arafah 16 Juni saat Arab Saudi Sudah Iduladha?2025-05-29 04:00
Pakai Parfum yang Sama tapi Aromanya Berbeda, Kok Bisa?2025-05-29 03:56
Warga RI Bisa Medical Check Up Gratis 2025 Nanti, Ini Caranya2025-05-29 03:42
Pelapor Vlog 'Dasar Ndeso' Ternyata Berstatus Tersangka2025-05-29 03:13
FOTO: Kawasan Gunung Bromo Dipadati Wisatawan Saat Libur Panjang2025-05-29 02:51
Mau Serok Bitcoin, Trump Media Dikabarkan Akan Galang Dana US$3 Miliar2025-05-29 02:39