Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapan tegas kepada Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Bimo Wijayanto, untuk segera memperbaiki sistem administrasi perpajakan Coretax dan meningkatkan rasio pajak nasional. Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan 22 pejabat tinggi madya Kementerian Keuangan, termasuk Bimo, pada Jumat, 23 Mei 2025, di Jakarta.

Airlangga menilai Bimo sebagai sosok berpengalaman dan memiliki latar belakang yang kuat untuk memimpin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke arah reformasi. Ia menyebut Bimo memiliki rekam jejak lintas institusi, termasuk di DJP, Kemenko Maritim dan Investasi, Kantor Staf Presiden, dan terakhir sebagai Sekretaris Deputi di Kemenko Perekonomian.

“Pak Bimo itu sudah berpengalaman karena pernah di Pajak, pernah di Kemenko Marinves, kemudian juga di KSP pernah, dan juga beliau terakhir di kantor Menko. Dari segi pendidikan juga baik, dari Universitas Gajah Mada, kemudian juga dari Australia, dan relatif berusia muda,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Siapa Bimo Wijayanto? Sosok Dirjen Pajak Baru Pilihan Prabowo!

Airlangga menekankan bahwa agenda utama DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah peningkatan rasio pajak serta penyempurnaan sistem Coretax. Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan akurasi data wajib pajak.

“Tentu saya berharap beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak itu bisa dikerjakan. Tetapi tentu teamwork yang seperti tadi disampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, kerja sama itu penting, sehingga organisasi menjadi penting dan menjaga kerja sama, baik horizontal maupun vertikal,” tambah Airlangga.

Baca Juga: Sri Mulyani Pamer Coretax, Penerimaan Pajak Maret Tembus Langit Meski Ada Perang Dagang

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya juga menegaskan bahwa DJP kini memegang peran strategis dalam mendorong penerimaan negara. Ia meminta Bimo fokus pada reformasi pelayanan dan peningkatan transparansi.

“Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak, memperbaiki pelayanan kepada wajib pajak, mempertinggi kepastian hukum perpajakan, serta menjaga transparansi dan tata kelola,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa perbaikan sistem Coretax harus dijadikan prioritas agar pelayanan terhadap wajib pajak menjadi lebih efisien, akurat, dan dapat diandalkan secara sistem.

Bimo menggantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak, membawa pengalaman sebagai analis senior di Center for Tax Analysis DJP pada 2014–2015, serta latar belakang akademis dari Universitas Gadjah Mada dan pendidikan lanjutan di Australia.