Pemerintah akan mencarikan solusi terkait tuntuan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikasi turun menjadi 10 persen. 

Hal ini diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025). 

"Kita sedang berusaha menjembatani, mengkomunikasikan antara aplikator dan teman-teman bekerja ya di Ojol," katanya kepada awak media. 

Prasetyo menegaskan pemerintah paham bahwa, baik pengemudi ojek online dan perusahaan aplikator memiliki masing-masing terkait potongan tarif. Ia juga menyampaikan hal ini sudah dikomunikan akan segera cari solusi terbaiknya. 

"Teman-teman aplikator juga memiliki perhitungan dan merasa komposisi 80-20 itu sudah yang paling tepat. Tapi kemudian juga ada aspirasi dari teman-teman ojol yang porsi 20-nya ini menjadi 10 (persen)," jelasnya.

"Ini kami sudah coba komunikasikan beberapa kementerian terkait kemarin juga sudah menerima audiensi dari teman-teman ojol untuk segera kita carikan titik temunya," sambung Prasetyo.

Baca Juga: Menteri UMKM: Tidak Perlu Polemik Tarif, Pilihan Aplikator Ojol Fleksibel

Prasetyo menuturkan pengemudi ojek online merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mencarikan titik temu agar baik pengemudi ojol maupun perusahaan aplikator mendapatkan keuntungan.

"Ojol ini juga salah satu penggerak roda ekonomi kita, jumlahnya juga cukup besar dari sisi jumlah pekerja. Kemudian dari sisi kegiatan ekonominya juga itu signifikan, membantu kita semua kan. Jadi kita mau cari titik temunya supaya untung bersama-sama kan. maju bersama-sama, maju bersama-sama," tutur Prasetyo.