Presiden Prabowo Subianto disebut telah membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang berada langsung di bawah kendali presiden. Lembaga ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas perpajakan nasional dan memisahkan fungsi pemungutan pajak dari kewenangan fiskal Kementerian Keuangan.

Informasi ini tertuang dalam dokumen berjudul Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepatyang diterima Warta Ekonomi, di mana BOPN akan menggunakan teknologi digital untuk memperkuat basis data nasional, menekan praktik penghindaran pajak, serta menyusun skema insentif fiskal yang sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo.

“Selama ini, tugas penerimaan negara terlalu terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, yang justru menghambat pemenuhan janji-janji presiden,” ujar Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, mantan Dewan Pakar TKN bidang perpajakan dan penerimaan negara dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: Resmi! Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen

Edi bahkan menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih berkuasa dari presiden karena secara konsisten menolak kebijakan strategis yang dicanangkan Prabowo, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8%, pendirian BOPN, dan perampingan struktur organisasi Kemenkeu.

“Menkeu menolak perampingan kementeriannya namun malah menambah unit eselon I seperti Badan Intelijen Keuangan Negara,” tulis Edi. Ia juga menyebut Menkeu tak menunjukkan keseriusan menangani krisis fiskal dan enggan memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Tidak Ada Rencana Reshuffle: Menteri-Menteri Saya Bekerja dengan Baik

Kritik juga diarahkan pada implementasi Tax Amnesty dan sistem core tax administration yang menurut Edi belum menunjukkan hasil nyata terhadap peningkatan rasio pajak (tax ratio). Ia meragukan efektivitas Menkeu dalam menjalankan tugas yang sangat dinamis karena memegang 31 jabatan sekaligus.

Adapun struktur organisasi BOPN terdiri atas:

• Menteri Negara/Kepala BOPN di bawah Presiden
• Dewan Pengawas: Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, dan 4 tokoh independen
• 2 Wakil Kepala: Operasi dan Urusan Dalam
• 6 Deputi: mencakup pajak, PNBP, kepabeanan, penegakan hukum, intelijen, serta perencanaan
• 2 lembaga pendukung: Pusat Data Sains dan Informasi (AI, blockchain, cybersecurity), serta Pusat Riset & Pelatihan Pegawai
• 5 Staf Ahli: untuk intelijen ekonomi, komunikasi politik, telematika, ekonomi syariah, dan hukum kekayaan negara
• Kepala Perwakilan Provinsi setingkat eselon 1B

Pembentukan BOPN menandai pergeseran besar dalam tata kelola penerimaan negara yang sebelumnya terkonsentrasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

• ·PSI Mau Interpelasi Anies Baswedan, PDIP: Kenapa Sekarang?
• ·Singapura Siapkan Kereta Ekstra Layani Fans Nonton Konser Taylor Swift
• ·British Council Dukung Anak Muda di Jawa Barat untuk Aksi Nyata Hadapi Krisis Iklim
• ·帕森斯研究生专业有哪些？
• ·Eks Simpatisan ISIS Bisa Jadi WNI Lagi? Menhan: Janji Dulu Dong!
• ·Australia Rilis Visa 10 Tahun untuk Kunjungan Turis ASEAN
• ·美国皮博迪音乐学院排名多少？
• ·Jenis Sisir Rambut dan Fungsinya yang Jarang Orang Tahu
• ·Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
• ·10 Kota Ramah Turis di Dunia Dari Survei Booking.com
• ·Wamenkumham: Laporan Ketua IPW Tendensius Mengarah Fitnah
• ·Batas Waktu Mengganti Puasa Ramadhan 2024, Jangan Sampai Kelewatan!
• ·Insentif Guru 2024 Kemendikbud Kapan Cair? Cek Jadwalnya di Sini
• ·伦敦地区的音乐学院有哪些？
• ·2025美国艺术留学的时间规划
• ·Ini Dia Albata, TK Montessori Islam Pertama di Surabaya