Israel tengah dilanda kekhawatiran serius menyusul perekonomian hingga anggaran negaranya yang terancam karena ambisinya dalam menyerang wilayah dari Gaza, Palestina.

Akuntan Jenderal Israel, Yali Rothenberg mengatakan bahwa pihaknya tengah menyoroti proyeksi defisit anggaran negara pada tahun 2026. Diketahui, Israel menargetkan agar defisit tidak melebihi 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Giliran Swedia Menekan Israel Soal Gaza, Dorong Sanksi Tegas

Rothenberg menyebut meskipun ekonomi negaranya tetap kuat dan tangguh, lonjakan belanja pertahanan sejak pecahnya perang dan hal itu menjadi risiko serius terhadap pembiayaan sektor sipil seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur.

“Keseimbangan belanja sangat diperlukan untuk memastikan pengeluaran pertahanan tidak menenggelamkan prioritas lain,” tegas Rothenberg, dilansir dari Reuters, Rabu (28/5).

Israel pada tahun lalu diketahui mengalami defisit anggaran hingga 6,9% dari PDB. Namun angka tersebut telah turun menjadi 5,1% di April 2025. Rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto juga melonjak sebesar 7,7 poin menjadi 69% pada tahun yang sama.

Rothenberg menekankan pentingnya mengurangi rasio utang terhadap  pendapatan domestik bruto dan menyiapkan anggaran tahun 2026.

“Tahun depan sangat krusial. Kita harus memulihkan ruang fiskal dan menyusun anggaran 2026. Anggaran menciptakan kepastian — dan itu dibutuhkan oleh semua kementerian," jelas Rothenberg.

Ia mengakui bahwa upaya menurunkan defisit akan membutuhkan keputusan sulit, tetapi inilah inti dari tata kelola fiskal yang bertanggung jawab.

Adapun Israel, sebagai respons terhadap tekanan anggaran, telah menerapkan kenaikan pajak dan pemotongan belanja di sektor non-pertahanan untuk mencegah defisit membengkak lebih jauh.

Baca Juga: Iran Tak Gentar, Siapkan Balas Telak Jika Fasilitas Nuklir Diserang Israel

Rothenberg menyebut bahwa investasi tambahan pada infrastruktur menjadi penting mengingat tingginya pertumbuhan populasi tahunan dari Israel. Ia mencontohkan kebutuhan membangun pembangkit listrik baru melalui kemitraan publik-swasta sebagai salah satu prioritas.