KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada 2024

探索 2025-06-16 23:47:05 48

JAKARTA,quickq苹果下载教程 DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut, penundaan itu dilakukan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. 

KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada 2024

KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada 2024

BACA JUGA:KPK Gandeng OPDAT Amerika Serikat Tangani TPPU

KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada 2024

BACA JUGA:KPK Dalami 1 Saksi Soal Pekerjaan Proyek di Pemkot Semarang 

KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada 2024

Namun, kebijakan itu tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran Ybs di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan,” kata Tessa ketika dihubungi, Selasa, 3 September 2024. 

“Di luar itu, menunggu hajatan pilkada selesai," lanjutnya. 

Diketahui di KPK sendiri, ada satu tersangka yang merupakan calon kepala daerah pada kontestasi tahun ini, yakni Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS). 

Dalam hal ini, KS merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024. 

BACA JUGA:Sebut Proses Klarifikasi yang Diminta KPK Terhadap Kaesang Hanya Formalitas, Eks Penyidik: Agak Membingungkan 

Oleh karena penetapan itu, Tessa menegaskan bahwa proses penyidikan kasus korupsi di Pemkab Situbondo akan tetap berjalan. 

“Yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya,” kata Tessa, 30 Agustus 2024. 

Adapun, Kejaksaan Agung sebelumnya telah lebih dulu mengumumkan penundaan proses hukum ini. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kontestasi demokrasi berjalan objektif dan bebas dari manipulasi politik.

本文地址:http://oxzu.quick-gg.com/html/19a499640.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Merger MNC Bank dan Nobu Masih Mandek, OJK Buka Suara

Skrining 21 Sekolah di Jakarta, 5,6 Persen Anak Bawa Gen Thalasemia

ARMY Siap Borong Jutaan Belanja di BTS POP

Tanda Kebesaran Tuhan Sambut Amran Sulaiman Jabat Mentan Lagi: Insya Allah Ini Tanda

Jumat Keramat, Papa Novanto Resmi Ditahan KPK

Sandiaga Uno Ditunjuk Jadi Dewan Pakar TPN Ganjar

DJP Tunda Pemandanan NIK dan NPWP Hingga Pertengahan 2024, 'Masih Diuji Sambil Tunggu Regulasi'

BPK Minta KPK Kembalikan Uang Rp1,1 Miliar

友情链接